PEMERINTAH DESA

Dasar Hukum terkait Pemerintah Desa :

1. Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
2. Perda Kabupaten Bojonegoro No. 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
3. Perbup Bojonegoro No. 26 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kabupaten Bojonegoro No. 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
4. Perbup Bojonegoro No. 37 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perbup Bojonegoro No. 26 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kabupaten Bojonegoro No. 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

• Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
• Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
• Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
• Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
• Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
• Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
• Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.

Susunan Organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa yaitu :

• Desa Swasembada;

Desa Swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.

• Desa Swakarya; dan

Desa Swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.

• Desa Swadaya.

Desa Swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi

Sesuai dengan tingkat perkembangan desa, Desa Banjarejo termasuk kategori Desa Swasembada, sehingga dalam Susunan Organisasi Pemerintah Desa Banjarejo memiliki 3 (tiga) Kepala Urusan dan 3 (tiga) Kepala Seksi.